Softkill Perekonomian Indonesia

Bab II

Sejarah Ekonomi Indonesia

A.Sejarah Pra Kolonialisme

Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara.Nusantara yang kita kenal sekarang adalah Indonesia.Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.

Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.

Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.

Paham Indonesia pada saat pra kolonialisme

Menurut Marsudi, paham kebangsaan Indonesia tidak muncul dalam pandangan bangsa Indonesia dengan begitu saja, melainkan paham kebangsaan Indonesia itu muncul secara bertahap dari perjalanan panjang bangsa ini. Marsudi membagi pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia ke dalam tiga bagian, yaitu: Nusantara Masa Prakolonial, Nusantara Pada Masa Kolonial, dan Indonesia Pascakemerdekaan.

Pada masa prakolonial (antara tahun 5-17 M), yaitu pada zaman kerajaan hindu-budha dan kerajaan islam, dunia belum mengenal istilah Indonesia. Mereka menggunakan istilah Nusantara untuk menyebut kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada masa itu, terdapat banyak pusat kekuatan politik di wilayah nusantara, seperti kerajaan Majapahit dan Mataram di Jawa, dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Namun dengan adanya pusat-pusat kekuatan politik di setiap wilayah, hal tersebut tidak dapat menyatukan orang-orang nusantara sebagai suatu bangsa. Kerajaan-kerajaan tersebut saling berperang agar dapat memperluas daerah kekuasaannya. Paham yang mereka miliki pada masa itu hanya sebatas paham geopolitik, yaitu kesadaran bahwa mereka memiliki identitas yang sama, sama-sama terletak di kawasan nusantara tapi mereka belum dapat dipersatukan sebagai suatu bangsa secara politik. Sebagai salah satu pusat kebudayaan yang besar di wilayah Asia, nusantara memiliki hubungan yang baik dengan Cina dibidang perdagangan, serta hubungan dalam bidang kebudayaan (khususnya agama Hindu-Budha) dengan India. Kesadaran geopolitik sebagai bangsa yang tinggal di wilayah nusantara digunakan oleh raja-raja pada masa tersebut sebagai identitas untuk menghadapi kekuatan dari wilayah lain.

Pengaruh Agama Hindu dan Budha di Indonesia

Prasasti tertua yang ditemukan di Nusantara dikenal sebagai Prasasti Kutai dan berasal dari Kalimantan Timur, yang sudah ada sejak sekitar 375 Masehi ketika kerajaan Kutai Martadipura berkuasa. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta (bahasa liturgis agama Hindu) menggunakan tulisan Palawa, tulisan yang dikembangkan di India Selatan sekitar abad ketiga Masehi. Dalam prasasti ini tiga raja Kutai Martadipura disebutkan dan mereka menggambarkan sebuah ritual yang merupakan karakteristik Hindu kuno. Sekitar satu abad kemudian, batu prasasti pertama (yang diketahui) di Jawa ditemukan. Prasasti ini, yang juga dalam bahasa Sansekerta, menyatakan raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara (abad keempat sampai ketujuh) di Jawa Barat dan menghubungkan sang raja ini dengan dewa Hindu (Wisnu). Secara keseluruhan, prasasti ini menunjukkan bukti pengaruh besar dari agama Hindu India di kalangan elit penguasa kerajaan pribumi kuno pertama yang diketahui di Nusantara.

Meskipun demikian, hubungan perdagangan antara India dan Nusantara masa kini diketahui telah terbentuk berabad-abad sebelum prasasti Kutai. Selat Malaka, jalur laut yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, telah menjadi jalur pelayaran utama untuk perdagangan yang pengantarannya melalui laut antara China, India dan Timur Tengah sejak ingatan manusia (since human memory). Sebagian besar garis pantai Sumatera terletak di sebelah jalur laut ini, yang menyebabkan pedagang antara India dan China  berhenti di sini atau di sisi lain dari Selat (sekarang Malaysia) untuk menunggu angin musim yang tepat yang akan membawa mereka lebih jauh. Tapi diasumsikan bahwa agama Hindu dan Buddha tidak disebarkan ke Nusantara oleh para pedagang India. Kemungkinan besar, raja dan kaisar di Nusantara tertarik dengan kehormatan Brahmana (kelas imam agama Hindu yang merupakan peringkat tertinggi dari empat kasta sosial). Brahmana ini, berdasarkan dugaan, memperkenalkan agama baru ke Nusantara yang memungkinkan raja-raja pribumi untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan dewa Hindu atau Bodhisattva (makhluk mistis yang tercerahkan dalam agama Budha), sehingga menggantikan pemujaan leluhur yang dianut sebelumnya. Oleh karena itu, Doktrin agama baru ini, menunjukkan kehormatan yang lebih besar bagi raja-raja. Kerajaan di Nusantara yang meniru konsep India ditemukan di pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Bali.

Karena posisi strategis dari garis pantai Sumatera dan Malaysia yang dekat dengan Selat Malaka, tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan Negara pertama yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia di daerah pesisir Sumatra, dan membentang di wilayah geografis yang luas di sekitar selat. Kerajaan ini dinamakan Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Kepulauan Rempah Maluku antara abad ke-13 dan abad ke-17. Sriwijaya juga dikenang sebagai Pusat di Asia Tenggara untuk studi agama Budha dengan penekanan utama pada studi bahasa Sansekerta. Dari sumber-sumber Cina diketahui bahwa para biksu Budha Cina tinggal di Sriwijaya selama lebih dari satu dekade untuk melanjutkan studi mereka.

Sisa-sisa candi Hindu dan Buddha yang berasal dari antara abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan pemerintahan dua dinasti di Jawa Tengah. Dinasti ini adalah Dinasti Sailendra (penganut Agama Budha Mahayana dan kemungkinan besar dinasti yang membangun Candi Borobudur yang terkenal sekarang berada di dekat Yogyakarta sekitar tahun 800 Masehi) dan Dinasti Sanjaya (penganut agama Hindu yang membangun kompleks candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi tidak jauh dari candi Borobudur dan sebagai reaksi terhadap candi Borobudur tersebut). Keruntuhan perlahan-lahan Sriwijaya dan munculnya kerajaan besar baru di Jawa ini berarti bahwa kekuasaan politik secara bertahap berpaling dari Sumatera menuju Jawa. Namun pada abad ke-10 kehidupan penduduk di Jawa Tengah tiba-tiba tidak terekam karena kurangnya sumber. Diduga letusan gunung berapi besar menggeser kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tempat berkembangnya sejumlah kerajaan baru. Dua di antaranya yang patut mendapat perhatian khusus karena warisan mereka, yakni Kediri (sekitar 1042-1222) untuk warisan prasasti dan warisan sastranya, dan penggantinya Singasari (antara 1222 dan 1292) untuk memperkenalkan babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu sinkretisme (penyatuan aliran) agama Hindu dan Budha. Babak baru ini mencapai kejayaannya di kerajaan Majapahit di Jawa Timur (1293 sampai sekitar 1500), yang mungkin merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang memiliki wilayah geografis yang menyerupai perbatasan Indonesia saat ini (walaupun masih diperdebatkan di kalangan sarjana mengenai  seberapa besar kekuasaan kerajaan ini benar-benar dinikmati di luar Jawa dan Bali). Majapahit dengan perkembangan seni dan sastranya yang luar biasa masih merupakan konsep penting dan menjadi penyebab kebanggaan nasional bagi masyarakat Indonesia saat ini karena dianggap sebagai dasar negara modern Indonesia. Pergerakan  kaum  nasionalis di abad ke-20 menggunakan konsep ini untuk menjustifikasi kemerdekaan dan keabsahan batas-batas wilayah. Motto Nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti ‘Persatuan dalam Keberagaman', berasal dari sebuah puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa pemerintahan Majapahit.

Kedatangan Islam di Indonesia

Meskipun merupakan kerajaan Hindu-Buddha, Islam berpengaruh bagi kalangan elit penguasa Majapahit. Kemungkinan Islam sudah ada di Asia Tenggara maritim dari awal era Islam ketika pedagang Muslim datang ke Nusantara, membuat permukiman di daerah pesisir, menikah dengan wanita setempat dan dihormati atas kekayaan mereka yang diperoleh melalui perdagangan. Beberapa penguasa lokal kemungkinan tertarik dengan agama baru ini dan dianggapnya menguntungkan untuk menganut keyakinan yang sama seperti sebagian besar pedagang. Pendirian kerajaan islam merupakan langkah logis berikutnya. Diduga rakyat dari raja-raja ini mengikutinya dengan masuk Islam.

Prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian utara Sumatera disebut Pasai atau Samudera. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Sumatra Utara, pengaruh Islam kemudian menyebar ke arah timur melalui perdagangan. Di pesisir pantai utara Jawa berbagai kota Islam muncul selama abad ke-14. Meskipun demikian, tidaklah mungkin kalau beberapa bangsawan Jawa dari Majapahit di Jawa Timur memeluk agama Islam karena perdagangan. Mereka mungkin merasa derajatnya jauh lebih tinggi dibanding dengan kelas sosial pedagang. Kemungkinan besar bangsawan Jawa ini dipengaruhi oleh ulama Sufi dan orang-orang suci atau wali yang mengaku memiliki kekuatan supranatural (karomah).

Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 pengaruh Majapahit di Nusantara mulai menurun karena konflik suksesi dan meningkatnya kekuasaan kerajaan Islam. Sebuah negara perdagangan baru, Malaka, merupakan salah satu kekuatan baru ini. Kekuatan ini bangkit di daerah pesisir - saat ini Malaysia - dan terletak di bagian tersempit dari Selat Malaka. Negara ini menjadi pelabuhan sangat sukses dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan perdagangan luas yang membentang dari Cina dan Maluku di ujung timur ke Afrika dan Mediterania di ujung barat. Meskipun pada awalnya Malaka adalah negara Hindu-Buddha, namun berubah dengan cepat menjadi kesultanan Muslim (mungkin karena alasan terkait perdagangan).

Hubungan historis antara perdagangan dan Islam juga terlihat dalam perkembangan di pulau Ternate - saat ini propinsi Maluku di kawasan timur Indonesia. Ternate (mirip dengan Tidore yang dekat dengannya) menjadi daerah kaya karena produksi cengkeh. Dari Jawa - dan melalui perdagangan - Islam menyebar ke daerah ini, mengakibatkan berdirinya kesultanan di akhir abad ke-15. Kesultanan ini berhasil menguasai sebagian besar Indonesia Timur namun posisinya dirusak oleh Belanda pada abad ke-17.

Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia

Cerita tentang kekayaan Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis, yang memiliki teknologi navigasi maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa memiliki pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Meskipun demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi jalur perdagangan. Malaka, yang dulu merupakan pelabuhan kaya, dengan cepat hancur di bawah kekuasaan Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia. Setelah penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh (Sumatra) dan Banten (Jawa) adalah negara yang mulai mendominasi perdagangan rempah-rempah karena pergeseran jalur-jalur perdagangan.

Belanda juga tertarik untuk membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada tahun 1596 tapi disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi. Setelah tiba kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan besar yang memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak uang. Namun saking banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada keuntungan mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan harganya di Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan penurunan harga di Eropa. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie, disingkat VOC). Mereka menerima kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Asia serta menyingkirkan pesaing Eropa lainnya. VOC memutuskan untuk memiliki kantor pusatnya tidak di Maluku (jantung pulau penghasil rempah-rempah) tetapi lebih strategis dekat Selat Malaka dan Selat Sunda. Pilihannya jatuh pada Jakarta saat ini. Pada tahun 1619 Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mendirikan Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta yang dihancurkan karena sikapnya yang memusuhi  Belanda. Batavia menawarkan prospek dagang yang bagus, sehingga menyebabkan timbulnya imigrasi banyak orang (terutama orang Cina) ke kota berkembang pesat ini.

Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia

Sementara itu, negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra) Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan cadangan lada dan timah. Namun, ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka seperti Johor dan Portugis yang merupakan pesaing kuat. Setelah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami periode panjang perpecahan internal yang menghentikannya menjadi kekuatan penting di luar ujung utara Sumatera. Di Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru yang kuat muncul di paruh kedua abad ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang dan Mataram yang, setelah melalui perjuangan panjang, berhasil menghentikan dominasi politik daerah pesisir di utara Jawa. Mataram menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa modern, dengan masa pemerintahan Sultan Agung sebagai kejayaan politik. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613-1646 dan berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kerajaan Banten di Jawa Barat dan kota Batavia. Penguasaan Belanda terhadap Batavia adalah ibarat onak/duri di mata Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh daratan pulau. Dalam dua kesempatan ia mengirim pasukannya untuk menaklukkan kota Belanda ini tapi gagal kedua-duanya.

VOC dengan cepat menyebarkan kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan langkah-langkah ekstrim seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh Nusantara. Kota dan pelabuhan yang memainkan peran sentral dalam jaringan perdagangan Belanda ini adalah Surabaya (Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat) dan Banten (Jawa Barat). Meskipun undang-undang VOC pada awalnya tidak memperbolehkan mengganggu politik internal negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Belanda memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada Belanda. Meskipun kedudukan Belanda masih agak lemah di luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara.

B.Sistem Monopoli VOC

Mula-mula VOC mendapat izin dari Pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Tetapi ketika gubernur jenderal dijabat oleh J.P. Coen,
Pangeran Wijayakrama diserangnya. Kota Jayakarta direbut dan dibakar. Kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta, J.P. Coen membangun sebuah kota baru.Kota baru itu diberinya nama Batavia. Peristiwa tersebut pada tahun 1619. Kota Batavia itulah yang kemudian menjadi pusat VOC.

Setelah memiliki sebuah kota sebagai pusatnya, maka kedudukan VOC makin kuat. Usaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting ditingkatkan. Cara melakukannya dengan politik dividi et impera atau politik mengadu domba. Mengadu dombakan sesama bangsa Indonesia atau antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tujuannya agar kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi lemah, sehingga mudah dikuasainya. VOC juga sering ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, ia memaksakan monopoli, terutama di Maluku. Dalam usahanya melaksanakan monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut :

1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC.

2. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC.

3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC.

Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ialah patroli dengan perahu kora-kora, yang dilengkapi dengan senjata, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas, maka pelanggarnya dijatuhi hukuman.

Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi. Hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, dan pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh.

Bukan main kejamnya tindakan VOC waktu itu. Akibatnya penderitaan rakyat memuncak. Puluhan ribu batang tanaman pala dan cengkih dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh atau dijadikan budak. Ribuan pula rakyat yang melarikan diri meninggalkan kampung halamannya, karena ngeri melihat kekejaman Belanda.

Tidak sedikit yang meninggal di hutan atau gunung karena kelaparan. Tanah milik rakyat yang ditinggalkan, oleh VOC dibagi-bagikan kepada pegawainya. Karena kekejaman tersebut maka timbulah perlawanan di berbagai daerah.

Contoh Sistem Monopoli Perdagangan yang dipengaruhi kolonialisme portugis di Maluku (Maluku Utara)

Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu Negara atas daerah ata bangsa lain dengan maksud untuk memperluas Negara itu. Imperialism adalah system politik yang bertujuan menjajah Negara lain untuk mendampar kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Kolonialisme dan imperialisme ditumbuh kembangkan bangsa-bangsa eropa di seluruh dunia, termasuk di nusantara. Sejak terjadinya perang salib, jatuhnya konstantinopel ke Bangsa Turki Usmani, penutupan Lisabon oleh raja spanyol, timbulah perang koalisi di eropa, dan dampak revolusi industry di inggris, Negara-negara di eropa mendatangi banyak negeri dengan tujuan utama mendominasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dan manusia.negara-negara eropa yang memiliki andil dalam membentuk dan mengembangkan kolonialisme dan imperialism di nusantara yaitu, Portugis, belanda, prancis dan inggris.

Portugis merupakan Negara-negara eropa pertama yang berusaha mencari jalan laut ke dunia timur. Bartholomeus Diaz berhasil mencapai tanjung harapan pada tahun 1486 dan Vasco D Gama  menginjakan kaki di Calicut 1498. Tiga belas tahun kemudian Alfonso d,Albuquerque dapat mengusai pelabuhan malaka. Penaklukan malaka merupakan langkah strategis Portugis dalam upaya di asian tenggara. Setelah menaklukan malaka Portugis melanjutkan petualangnya ke Maluku di bawah pimpinan Antonio Abreau. Pada tahun 1512 armada Portugis tiba di Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah.

Dalam mencapai tujuanya, Portugis memanfaatkan persaingan yang ada di Maluku. Pada saat itu Ternate tengah bersaing dengan tidore yang bersekutu dengan spanyol. Portugis segera menggunakan kesempatan tersebut dengan cara membantu Ternate. Sudah barang tentu kehadiran Portugis di Ternate mendapat simpati dari rakyat. Terlebih lagi rakyat Ternate mengira bahwa Portugis merupakan bangsa pedagang yang akan berperan menaikan harga rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis di izinkan mendirikan benteng di Ternate. Pada tempat lain di Maluku, portugipun membantuHitu yang sedang bersaing dengan Seram. Tindakan inilah yang menjadi langkah awal Portugis dalam rangka menacapkan pengaruh dan kekuasaan colonial di Maluku.

kekuasaan Portugis di indonesia adalah sebelum sepanyol. Melalui penjelajahan samudra, bangsa Portugis berhasil mencapai India(Kalikut) pada tahun 1498.Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantordagangnya di Goa (1509).

Pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasaiMalaka. Selanjutnya, Portugis mengadakan hubungan dagang dengan Maluku yang merupakan daerah sumber utama rempah-rempah di Indonesia.Pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirimkan beberapa buahkapal ke Maluku. Pada awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan salingberebut menanamkan pengaruh kepada Portugis. Hal ini dimaksudkan agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Malukumenghadapi musuh-musuhnya.

Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaicil Darus.Sultan Ternate itu meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng diTernate. Pendirian benteng tersebut bertujuan agar Ternate terhindar darikemungkinan serangan dari daerah lain. Pada tahun 1522, Portugismengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan Benteng Saint John . Pendirian benteng tersebut harus dibayar mahal oleh Ternate karenaPortugis menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempahdi Ternate. Sultan Ternate terpaksa harus menandatangani perjanjian monopoliperdagangan dengan Portugis.

Pada tahun 1513, bangsa Portugis mendarat di kepulauan Ambon yang merupakan penghasil cengkeh, tempat ini sekaligus juga merupakan pintu masuk wilayah tersebut . Kemudian dibangunlah sebuah benteng Portugis berikut dengan adanya beberapa peraturan keamanan, yang dibantu oleh sekelompok pemeluk baru agama Kristen yang berfungsi pula sebagai penyangga, dimana mereka bermukim dan berpusat disekitar benteng tersebut, yang kemudian menjadi kota Ambon (ibukota propinsi Maluku yang sekarang).

Perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut ternyatamenimbulkan kesengsaraan. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secarabebas. Portugis telah menetapkan harga rempah-rempah yang dimiliki rakyatdengan harga yang murah. Di samping itu, rakyat Ternate harus menjualrempah-rempah kepada Portugis. Hal itu merugikan rakyat Ternate, tetapimemberikan keuntungan yang sangat besar bagi Portugis. Oleh karena itu, terjadipermusuhan antara rakyat Ternate dan Portugis.Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku,Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Salah seorang tokoh Portugis yang giat menyebarkan agama Katolik adalah Fransiscus Xaverius.

Tanpa diduga  pada tahun 1521 Spanyol muncul  dari arah Filipina dengan kapal Trinidad  dan Victoria yang dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano. Selanjutnya, Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore, saingan berat Ternate. Portugis merasa tidak senang ada saingan dari Spanyol di Tidore. Persaingan antara Portugis dan Spanyol kembali terjadi, namun pada tahun 1529 berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Saragosa. Isi Perjanjian Saragosa yaitu Spanyol kembali ke Filipina sedangkan Portugis tetap di Maluku

Saat Portugis bersitegang dengan Spanyol, hubungan Ternate dan Tidore semakin memanas. Ternate meminta jaminan dukungan terhadap Portugis untuk  menghadapi Tidore. Portugis dengan senang hati menyanggupi, dengan syarat mendapatkan  hak monopoli  perdagangan rempah-rempah di Ternate. Akibatnya  rakyat Ternate sangat dirugikan,  mereka tidak  lagi leluasa menjual rempah-rempah. Harga cengkih dan pala ditetapkan oleh Portugis dengan sangat rendah.

Di Maluku, selain monopoli perdagangan Portugis juga bertindak  sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Bahkan cenderung untuk  menguasai wilayah. Keadaan ini  mengakibatkan hubungan yang semula terjalin dengan baik berubah menjadi hubungan permusuhan. Puncak pertentangan terjadi setelah Portugis dengan licik membunuh Sultan Hairun, Raja Ternate.

Kebijakan  Pemerintah  Kolonial  Portugis                        

Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Kebijakan-kebijakan yang dipraktikkan selama itu sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan masyarakat Indonesia.

Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Portugis.

a. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku.

b. Menyebarkan agama Katolik  di daerah-daerah yang dikuasai.

c. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.

d. Sistem monopoli  perdagangan cengkih dan pala di Ternate.

Dengan kebijakan ini, petani Ternate tidak  lagi memiliki  kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada Portugis dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Akibatnya, petani sangat dirugikan,  dan Portugis memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Pengaruh dari kebijakan ini  ternyata tertanam pada rakyat Indonesia khususnya rakyat Maluku. Ada yang bersifat negatif dan ada yang positif. Berikut ini berbagai pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis.

a.    Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan.

b.    Banyaknya  orang-orang  beragama Katolik   di  daerah pendudukan  Portugis.

c.    Rakyat menjadi miskin dan menderita.

d.    Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis.

e.    Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.

f.     Bahasa Portugis turut  memperkaya perbendaharaan kata/ kosakata dan nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva, dan lain-lain.

g.    Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco.

h.    Banyak peninggalan arsitektur  yang bercorak Portugis dan senjata api/meriam di daerah pendudukan termasuk keberadaan benteng Nossa Senhora da Anunciada yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1575, kemudian pada saat kekuasaan jatuh ke tangan Kolonial Belanda (VOC) nama benteng tersebut diganti menjadi Fort Nieuw Victoria pada tahun 1614.

Kekuasaan Spanyol yang sempat menjalin hubungan dengan Tidore tidak memiliki  pengaruh yang berarti. Mengingat Spanyol segera meninggalkan Tidore karena terbentur Perjanjian Saragosa.

Perjanjian Saragosa (juga ditulis Perjanjian Saragossa atau Perjanjian Zaragoza), ditandatangani 22 April 1529, adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 marine leagues atau 17° sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugis dan diprakarsai oleh Paus, yang melihat persaingan perebutan koloni yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian ini. Dalam perjanjian ini dicapai hasil yang lebih rinci dari dua belah pihak, Spanyol dan Portugis. Adapun kesepakatan yang dicapai adalah:

1.       Bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis.

2.       Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai kepulauan Filipina dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai kepulauan Maluku. Daerah di sebelah barat garis saragosa adalah penguasaan Portugis, daerah di sebelah selatan timur saragosa adalah penguasaan Spanyol.

Pengaruh Yang Ditinggalkan.

1.  Peninggalan Portugis telah berkumpul di kepulawan Maluku, dalam riwayat Portugis ke kepulawan Maluku terutama Ternate, Ambon-Lease dan bagian dari Tidore dan Seram, dimana pada suatu waktu telah terdapa benteng-benteng dan Bandar dagang yang menjadi pemusatan bagi Portugis. Peninggal di Pulau Ambon merupakan suatu kasus tersendiri, yang jelas dalam hubungan timbal-balik antara orang Portugis dan orang pribumi, Politik raja-raja Portugis sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Henry Pelaut, ialah pembentukan feitoria (kota perdagangan), menghadiahkan tanah (doacao) companhia dan monopoli di Maluku yang memerlukan tenaga kerja dari pihak Portugis yang bekerja sama dengan orang pribumi untuk mengokohkan politik meraka di tanah Maluku. Raja Muda Alfonso, semasa pemerintahanya (1509-1515) menganjurkan secara tegasa, agar mereka yang turut dalam perdagangan rempah-rempah sebaiknya kawin dengan pribumi, dengan kemikina kepentinagan Portugis dapat dijami oleh orang-orang yang hatinya tetep dan tidak cepat-cepat kembali ke tanah airnya, melaikan memanam akar di negeri baru, dan kemudia nanam akar bagi kepentingan Portugis. Menurut pihak Portugis kebijakan ini merupakan jalan terbaik untuk tetep mengekalkan kuasanya di Maluku. Fam/Marga di Maluku yang berasal dari adat bangsa Portugis seperti ;

a.       Da Costa,

b.      De Fretes,

c.       Que,

d.      Carliano,

e.      De Souza,

f.        De Carvalho,

g.       Pareira,

h.      Courbois,

i.         Frandescolli dan lain-lain.

Ditemukan pula fam/mata ruma keturunan bangsa Spanyol seperti ;

a.       Oliviera,

b.      Diaz,

c.       De Jesus,

d.      Silvera,

e.      Rodriguez,

f.        Montefalcon,

g.       Mendoza,

h.      De Lopez dan lain-lain.

Cara penulisan fam orang Ambon/Maluku pun masih mengikuti dan disesuaikan dengan cara pembacaan ejaan asing seperti Rieuwpassa (baca:Riupasa), Nikijuluw (baca:Nikiyulu), Louhenapessy (baca:Lohenapesi), Kallaij (baca:Kalai) dan Akyuwen (baca:Akiwen).

2.   Peningalan Portugis yang bersifat sejarah atau peningalan-peningalan yang menjadi tapak tilas kejayaan Portugis di Maluku, juga terfokus kepada bahasa yang hinga kini masih digunakan pada masyarakat Maluku ( bahasa yang digunakan bukan secara umum, beberapa entri kata yang masih tersisah dan masih digunakan sebagai bahasa pinjaman).

Bahasa Melayu sebagai lingua franca daerah semenanjung Melaka (Malaysia), Sumatera dan pulau-pulau lainya, yaitu bahasa Melayu sudah tentu dipelajari untuk berhubungan dalam hal perdagangan mahupun sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang-orang pribumi di Nusantara. Pada saat orang-orang Portugis sampai di Maluku, tepatnya di Pulau Ambon lingua faranca inipun ditemui di Pulau Ambon yang masyarakatnya mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Sementara bahasa daerah (bahasa tanah) yang digunakan di Maluku terlampau berbeda untuk dapat digunakan sebagai bahasa perantara dan dapat dikara bahwa pemasukan ide baru, baik dalam hal agama, perdagangan tidak terkecuali juga bahasa.

Pigafetta dalam buku catatanya telah membuat satu daftar kata Melayu-Italia, walaupun ejan dari kata-kata Indoensia telah menggambarkan pengaruh suatu dialek local, namun dapat disimpulkan taraf hubungan antara pendatang dan politik dalam hubungan ini terutama terdapat dalam perdagangan dan politi local agama dan kehidupan sehari-hari.sementara komunikasi antara raja-raja di Maluku dengan raja Portugis mengunakan bahasa Melayu kemudian oleh pihak Portugis diterjemahkan kedalam bahasa Portugis, tetapi surat menyurat antar raja pribumi dengan raja protugis diganti dengan bahasa Portugis mungkin karena Portugis telah menjadi penguasa tunggal pada saat itu. Dapat diduga hal ini karena orang Portugis berusaha untuk mengajar bahasa mereka dan karena sistim fonetik bahasa Portugis tidak terlalu sulit untuk dipelajari oleh orang-orang pribumi Maluku

Bahasa Portugis, sekitar tahun 1540 dan selanjutnya telah umum digunakan di kota Malaka, Goa, dan juga Maluku yang menjadi bahasa pengantar bagi bolongan atasan, sipil,militer, pedangan. Para sultan di Maluku dan raja-raja di Pulau Ambon (Hitu) yang melawat ke Malaka dalam berhubungan dengan benteng Portugis mengunakan bahasa Portugis, dalam dokumen-dokumen Portugis sultan hairun (Sultan Ternate) disebut sebagai seorang ahli bahasa dan sastra Portugis. Pengaruh bahasa Portugis terhadap masyrakat Maluku waktu itu sehinga membuat banyak pemebendaharan kata dalam bahasa Portugis kedalam bahasa Melayu Ambon, Conto diatas

3. Pengaruh kembudayaan yang masih tersa bagi orang Maluku saat ini selain adanya benteng-benteng peningalan bangsa Portugis di Maluku, pengaruh pertugis lainnya adalah dengan adanya nama-nama keluarga atau lebih lajim sebutan orang Ambon fam yang berasal dari Portugis yang dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat Maluku seperti Costa, de Fretes, Pareira,6 da Silva, dan sebagainya. Pengaruh Portugis ini disebabkan karena kebijakan politik yang bangsa Portugis untuk mengekalkan kedudukannya di Maluku, dimana para pedagang dari Portugis harus beristrikan orang pribumi, demikian pula denagn gelar kebangsawan yang digunakan oleh pemuka-pemuka pribumi seperti gelar Dom telah diberikan sejak tahun 1512 oleh Fransisco Serrao kepada Jamilu salah seorang dari empat perda hitu, pemberian gelar ini adalah prerogative Raja Portugis dan hak pemakaian langsung dari keturunan seorang raja.

4.  Satu golongan yang mempunyai kedudukan yang kuat sebagai perdangang dari Bangsa Portugis adalah orang kaya, walaupun Portugis berusaha untuk mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, namun saudagar-saudagar dari daerah lain masi tetap datang berdagang dimana kebun rempah-rempah sudah melusa keberbagai daerah dan tidak terbatas hak milik tanah oleh raja saja. Kedudukan angota-angota negeri yang mempunyai tanah dan dapat memperdagangkan hasil kebunnya dengan untuk yang banyak, kelompok-kelompok orang kaya ini kemungkinan bermunculan pada waktu berdatangan saudagar-saudagar dari Jambi,Malaka dan Jawa yang tiba diperairan Maluku, Golongan ini pertama kalinya terdapat di Banda dan tidak termasuk dalam hirarki susunan adat. Namun, lambat laun mereka mulai memegang peranan sebagai pemuka Masyarakat walaupun tetap membayar upeti kepada Raja.

5.   Penginjilan yang dilakukan padri-padri yang langsung hidup di tengah-tengah masyarakat telah meyebarkan agama Kristen Katolik kepada masyarakat Maluku walaupun agama Kristen Katolik dalam kekuasan Belanda secara sistematis diganti dengan penginjilan agama Kristen protestan, walapun demikian ritual-ritual agama Katolik masi bersisa dalam tata cara Protestan. Pada waktu Franciscus Xaverius berada di Malaka, menjelang keberangkatanya ke Maluku dalam tahun 1546 ia telah merasa untuk keperluan terjemahan ajaran-ajaran Katolik ke dalam bahasa Melayu untuk mempermudah penyebaran agamanya. Semetara peningalan Portugis lain yang masi terjaga dalam masyarkat Maluku seperti paikan (pakain adat), musik dan kesenian lainya perubahan dalam pakain ternyata dari kata-kata sapatu, cinela, kalsong.. tarian yang masih terisa seperi tarain polones, wals, quadrille, dan polka, kemungkina tarian-tarian ini masuk Indonesia pada abad ke-19 tetap tarian ini disebut Portugis. Tarian-tarian ini dibawa oleh pelaut-pelaut Portugis yang masuk ke Maluku.

C.Sistem Tanam Paksa

Sejarah Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (1830–1870) di Indonesia

a. Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. 

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut:

1) Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.

2) Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

3) Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

b. Aturan-Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1) Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.

2) Tanah yang disediakan bebas dari pajak.

3) Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.

4) Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.

5) Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.

6) Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.

7) Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.

c.Pelaksanaan Tanam Paksa

            Sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut.

1) Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.

2) Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.

3) Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.

4) Waktu yang dibutuhkan tenyata melebihi waktu penanaman padi.

5) Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah.

6) Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.

d. Akibat Tanam Paksa

Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut:

1) Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

a) Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.

b) Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.

c) Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.

d) Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.

e) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. 

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.

2) Bagi Belanda.

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:

a) Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

b) Hutang-hutang Belanda terlunasi.

c) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

d) Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.

e) Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.

f) Perdagangan berkembang pesat.

e.Akhir Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini.

1) Golongan Pengusaha

Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

2) Baron Van Hoevel

Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan.

3) Eduard Douwes Dekker

Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti "aku telah banyak menderita", ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda.

Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun 1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan.

f. Sistem Usaha Swasta

Sesudah tahun 1850, kaum liberal memperoleh kemengangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi; tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta; agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha.

Sesuai dengan tuntutan kaum liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Itu sebabnya zaman itu sering disebut zaman Liberal. Selama masa Liberal, kaum swasta Barat aktif membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur.

Pembukaan perkebunan besar itu dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Adapun tujuannya ialah sebagai berikut.

1) Untuk melindungi hak milik petani-petani pribumi atas tanahnya, dari penguasaan orang-orang asing.

2) Peluang kepada para pengusaha asing untuk dapat menyewa tanah dari rakyat Indonsia.

Dengan demikian, para pengusaha hanya dapat diperbolehkan menyewa tanah-tanah petani dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh membelinya. 

Dalam Undang-Undang Agraria juga telah disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa digolongkan menjadi dua macam.

1) Tanah milik negara, yaitu tanah-tanah yang tidak secara langsung menjadi milik penduduk pribumi ( di luar wilayah desa). Tanah ini dapat disewa selama 75 tahun.

2) Tanah milik penduduk pribumi, misalnya sawah, ladang, dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa dalam jangka waktu 5 tahun atau sampai dengan 30 tahun.

Harapan kaum liberal untuk membuka tanah jajahan bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata dapat tercapai. Perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya diusahakan secara luas dan meningkat secara cepat. Untuk memperlancar perkembangan produksi tanaman ekspor maka pemerintah membangun waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi. Selain irigasi juga dibangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Pembangunan jalan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang kemudian diteruskan ke luar.

Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat terasa sejak adanya krisis perkebunan tahun 1885 yang mengakibatkan uang sewa tanah dan upah pekerja di pabrik serta perkebunan menurun.

Pada akhir abad ke-19, muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda akibat praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik menganjurkan untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. Van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (perinstis/pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal dengan nama politik etis atau politik balas budi. Gagasan Van Deventer terkenal  dengan nama Trilogi Van Deventer yang isinya sebagai berikut.

1) irigasi atau pengairan (memperbaiki pengairan);

2) emigrasi atau pemindahan penduduk atau transmigrasi;

3) edukasi atau pendidikan (memajukan pendidikan).

D.Sistem Ekonomi Kapitalis-Liberal

1.Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham.

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.

Sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas

Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi Kapitalis adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi Kapitalis merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada Mekanisme pasar yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu.

2.Lahirnya Ekonomi Kapitalis

            Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik menarik untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori depensasinya.Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yaang dikenal oleh Adam Smith.

       Menurut A Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja, pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan pembedaan mode produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya pembedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda.

Inti pemikiran Adam Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan- tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya pemerintah harus menjadi penoton tak berpihak. Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan. Tangan- tangan tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara adil, secara fair.

       Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar

            Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya vital dan menggunakannya untuk keuntungan maksimal.Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah.

Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak adil, dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya sistem perdagangan menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja.

     Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja padaa negara pinggiran merupakan keuntugan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi. Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah

            Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalisme ini didukung oleh sistem kekerabatan antar mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah. Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia, asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi.

            Dari uraian diatas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk diujal, telah merambah jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak- banyaknya, bersama- sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas.

Kapitalisme tidak hanya merubah cara- cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antar negara bahkan ketingkat antar individu.Sehingga itulah kita mengenal tidak hanya perusahaan- perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.

Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan kemandirian ekonomi dan swasembada.

Ciri-ciri kapitalis secara umum,yaitu:

1.      Alat-alat produksi ditangan perorangan tidak ditangan pemerintah

2.      Harga sangat tergantung pada penawaraan dan permintaan.

3.      Adanya kemerdekaan disegala bidang,seperti berusaha,mencari pekerjaan,memilih barang konsumsi,dan bersaing.

Menurut winardi,sistem ekonomi kapitalisme secara umum,yaitu:

a.       Hak milik privat (kebebasaan)

b.      Kebebasaan berusaha dan memilih.

c.       Motif pokok yang berpusat pada kepentingan diri sendiri.

d.      Persaingan

e.       Ketergantungan pada sistem harga.

f.       Peranan terbatas bagi pihak pemerintah.

Sistem ekonomi kapitalis dibagi menjadi 2,yaitu:

1.      Sistem kapitalisme murni

Ciri-ciri adalah:

-          Perekonomian tidak dikontrol oleh pemerintah.

-          Pemerintah hanya memenuhi kebutuhan kolektof saja.

-          Pemerintah tidak menentukan dimana masyarakat bekerja,apa yang diproduksi dan tidak mengontrol konsumsi.

-          Masyarakat bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan

-          Masyarakat bebas menjalankan pendapatnya untuk benda apapun dan bebas untuk tidak dibelanjakan atau ditabung.

-          Produksi tergantung pada pihak swasta.

2.      Sistem Kapitalisme Modern:

Ciri-ciri adalah:

-          Benda-benda yang diproduksi berdasarkan keinginan konsumen

-          Persaingan yang terjadi berdasarkan mekanisme pasar

-          Adanya sedikit campur tangan pemerintah dalam memiliki alat-alat produksi

Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis

                 Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan, diantaranya :

1. Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat diberi kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan kegiatan perekonomian;
2. Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, sebab terjadinya persaingan yang ketat
3. Efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, sebab tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.

      Kelemahan Sistem Kapitalisme

                 Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan, diantaranya :

1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan bebas yang monopolistik dan tidak sehat.
2. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya dan yang miskin bertambah miskin.
3. Tidak tertutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat
4. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
5. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang belaku adalah free fight liberalism, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal.

Kecenderungan Bisnis Dalam Kapitalisme

Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah adanya spesialisasi, adanya produksi massa, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian.

Negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis  antara lain :

  Benua Amerika : AS, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dll.
• Benua Eropa : Austria, Belgia, Kroasia, Cekoslavia, dll.
• Benua Asia : India, Iran, Thailand, Jepang, Filipina, dll.
• Benua Afrika : Mesir, Senegal, Afrika Selatan.
• Kepulauan Oceania : Australia dan Selandia baru.

Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal/kapitalis disebut juga sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi dimana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Dilain pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi, menjaga, dan memberi fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik-baiknya. 

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal :

1.         Menerapkan sistem persaingan bebas

2.        Adanya pengakuan terhadap hak individu

3.        Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi

4.        Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

5.        Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri

6.        Peranan modal sangat penting

7.        Peranan pemerintah dibatasi

Kebaikan Sistem Ekonomi Liberal :

1.       Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri

2.       Setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri

3.       Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan

4.       Produksi didasarkan kehan masyarakat

Keburukan Sistem Ekonomi Liberal :

1.      Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain

2.       Pengusaha yang bermodal kecil akan semkin tersisih

3.       Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat

4.       Dapat menciptakan kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin

5.       Renta terhadap krisis ekonomi

Sistem ekonomi liberal banyak diteapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Contoh Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal yaitu Belanda, Inggris, Prancis, Swedia, dan Jerman.

E. Era Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang di Indonesia yang bermula pada tahun 1941 merupakan periode yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Usaha untuk merealisasikan ide tersebut ditandai dengan adanya perombakan yang terjadi pada era Restorasi Meiji. Terjadinya Restorasi Meiji membuahkan hasil yang teramat penting dalam sejarah Jepang. Pasca restorasi, jepang seolah memiliki suatu kekuatan nihil melewati batas kekuatan Asia. Sebagai pemicu realisasi Invasi Jepang ke kawasan benua Asia dengan jargon membentuk Asia Timur Raya. Suatu cita-cita Jepang membentuk kawasan persemakmuran bersama terhadap Negara-negara di Asia yang ditindas sekutu melalui fasisnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Cahyo (1995) yang mengatakan Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan rangkaian dari politik imperialismenya di Asia Tenggara.

Keinginan yang begitu besar dan ambisius guna melancarkan ambisinya untuk membangun suatu imporium di kawasan Asia, maka Jepang dengan mulai mempertimbangkan basis-basis kekuatan yang akan dihadapinya. Amerika Serikat yang pada masa tersebut dianggap Jepang sebagai negara yang memiliki basis terkuat dari sekian banyak negara yang akan dihadapinya. Langkahnya dari keinginan tersebut direalisasikan oleh pemerintah Jepang dengan memunculkan perang di Pasifik. Disamping hal tersebut, rupanya Jepang melihat adanya suatu kesempatan yang menguntungkan mereka dari situasi yang sedang dihadap oleh Amerika Serikat pada masa tersebut. Silalahi (2001) mengatakan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan di Eropa melawan Nazi Jerman, memberi kesempatan pada Jepang untuk memegang hegemoni di Asia. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa konsentrasi Amerika Serikat akan terpecah karena memfokuskan pada urusan perang melawan Jerman, dan tidak mendukan bahwa Jepang memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut.

Keinginan Jepang kian menunjukan gerakan yang sporadis guna merealisasikan niatnya menjadi penguasa baru di kawasan Asia. Pada tangal 7 Desember 1941 jam 01.40 pagi, Pearl Harbour di bombardir oleh bala tentara Jepang. Dalam serangan tersebut mengakibatkan 18 kapal Amerika Serikat ditenggelamkan dan 188 buah pesawat dihancurkan, 158 unit pesawat dirusak, 105 awak kapal Arizona tewas, 47 Perwira dan 1.056 awaknya terbunuh dan hilang jumlah korban semuanya mencapai 2.403 meninggal dunia dan 1.178 luka-luka. Sebaliknya pasukan Jepang hanya kehilangan 21 pesawat terbang dan 5 midget submarine dan korban ratusan prajurit saja.

Menurut Moedjanto (1974) maksud dari serangan tersebut adalah untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Sserikat di Asia Pasifik, wilayah yang dijajah Inggris-Belanda-Perancis dan Amerika Sendiri (Philipina) terus ke Australia bisa berlangsung dengan cepat dan aman. Sehari kemudian setelah penyerbuan Pearl Harbour, Gubernur Jendral Tjarda memaklumkan Hindia-Belanda dalam keadaan perang melawan Jepang. Penyerbuan ke daerah-daerah Selatan dilakukan oleh baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Kedua angkatan perang tersebut telah dibagi tugas masing-masing, dimana Angkatan Darat yang sudah menduduki Indo-China sebelum perang Pasifik pecah, bertugas merebut Malaya, Sumatera, Luzon dan Burma. Sedangkan Angkatan Lautnya bertugas menyerang Pearl Harbour, Mindanau, Kalimantan, Sulawesi, Irian dan pulau-pulau Pasifik. Kedua angkatan perang tersebut akan menyerbu Jawa, sebagai pusat kekuatan dan militer Belanda dan Sekutu.

Pembagian tugas perdivisi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang yang terkonsep dengan baik dengan target sasaran yang jelas membuat pekerjaan mereka terasa semakin mudah. Suhartono (2010) mengatakan bahwa Kemenangan pasukan Jepang seolah-olah tak terkendali yang berturut-turt menghancurkan basis militer Amerika Serikat di Guam (10 Desember 1941), Wake (23 Desember 1941), dan pertahanan Amerika Serikat di di kepulauan Biscmark jatuh  pada tanggal 23 Januari 1942. Koloni Inggris, Hong Kong jatuh ke tangan pada tanggal 25 Desember 1941. Pada pertengahan Mei 1941 Jepang berhasil menduduki Burma, Serangan Jepang berlanjut ke Singapura setelah terlebih dahulu menduduki Thailand pad tanggal 8 Desember 1941. Jepang berhasil menduduki Singapura pad tanggal 15 Februari 1942 setelah Jendral Arthur E. Purvical. Selanjutnya Jepang mengincar Indonesia yang kaya minyak tanah, karet, timah dan alumunium.

Pada tanggal 10 Januari tentara Jepang telah mendarat di Tarakan Kalimantan Timur. Tarakan adalah daerah pertama di bumi Indonesia yang di duduki oleh Jepang Pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ketangan tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1942 Pontianak berhasil diduduki dan Samarina pada tanggal 3 Februari 1942. Penyerangan berlanjut ke Banjarmasin yang berhasil dikuasai bala tentara Jepang pada tanggal 10 Februari 1942. Dalam gerakannya ke Indonesia, pada tanggal 14 Februari 1942 diturunkan pasukan payung di Palembang, dua hari kemudian yakni tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil dikuasai. Dengan berhasilnya pasukan Jepang menduduki Palembang sebagai sumber minyak, maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. 

Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di pulau Jawa. (Silalahi, 2001) Namun demikian, dengan keberhasilan dari tindakan agresif pasukan Jepang yang dalam waktu singkat mampu menguasai berbagai wilayah di Indonesia menandingi bahkan menguasai daerah rivalitasnya di Asia ternyata mendapat pertentangan dari lawan-lawannya. Pertentangan itu datang dari kekuatan serikat yang terdiri dari 3 resimen infanteri Belanda, 3 Batalyon Australia dengan dukungan 2 kompi Akademi Militer Kerajaan (KMA) dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan (CORO) di Jawa Barat. Kekuatan lainnya di Jawa Tengah terdiri dari 4 batalyon infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri 3 batalyon pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalyon pasukan marinir yang kesemuanya dibantu oleh satuan-satuan altireli, diantaranya terdapat satuan dari Inggris dan Amerika. Kekuatan serikat tersebut berhadapan dengan pasukan Jepang yang mendaratkan Divisi ke-2 di Jawa Barat dan Divisi ke-48 (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984)

Daerah Jawa benar-benar mengalami kepungan dari berbagai penjuru. Jepang melancarkan serangan serentak dengan mengerahkan ketiga angkatan perangnya. Angkatan Laut Belanda mencoba menghalang-halangi pendaratan tersebut, namun tidak berhasil. Pertempuran di Laut Jawa terjadi pada tanggal Februari 1942 dan berhasil dimenangkan oleh pihak Jepang. Pasukan Belanda dibawah komando Laksamana Karel Doorman terpukul bersama sejumlah kapal perang Belanda berhasil dikirim pasukan Jepang ke dasar laut. Sesudah itu, tentara Jepang dibawah pimpinan Jendral Imamura berhasil melakukan pendaratan di tiga tempat pada tanggal 1 Maret 1942 yaitu di pantai Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. (Moedjanto, 1974) Kemenangan invasi Jepang di Jawa itu menunjukan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan pihak serikat. Disamping itu pihak Jepang memiliki bantuan udara taktis, sebaliknya pihak Belanda tidak memilikinya  karena telah berhasil dihancurkan pada pertempuran-pertempuran pertama di bagian-bagian lain Indionesia maupun di Malaya. (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984)

Pertempuran-pertempuran di Jawan berakhir dengan kemenangan pihak Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Serbuan-serbuan dilakukan pihak Jepang di beberapa tenpat di Jawa sejak 1 Maret 1942, memaksa Belanda untuk segera menyerah. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati tentara dan pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu berakhirpula pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuataan kemaharajaan Jepang. Jepang tidak hanya ingin meng-eyahkan kekuasaan politik bangsa Barat di kawasan Asia Pasifik, sebagaimana dicita-citakannya, tetapi juga ingin menjadi “Tuhan Besar” di Asia Pasifik. (Cahyo, 1995). Berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia yang digantikan oleh Jepang menandai masa baru dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia yang selama 3,5 Abad berada dibawah kung-kungan, tekanan, penindasan dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh Belanda. Lahirnya masa baru tersebut di anggap sebagai kebebasan oleh rakyat Indonesia dan menyambutnya dengan sukacita.

F.Cita-cita Ekonomi Merdeka

Perekonomian global sedang anjlok. Namun, pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia justru tumbuh. Memasuki tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi 6,5 persen. Lalu, juga pada tahun  2013 mendatang, PDB Indonesia diperkirakan 1 Triliun USD.

Gara-gara angka-angka di atas, banyak orang terkesima dengan performa ekonomi Indonesia. Banyak yang mengira, dengan pertumbuhan ekonomi sepesat itu, bangsa Indonesia sudah sejahtera. Lembaga rentenir Internasional, IMF (Dana Moneter Internasional), turut terkesima dan memuja-muja pertumbuhan itu.

Namun, fakta lain juga sangat mencengankan. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2011 menjadi 0,41. Padahal, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33.

Data lain juga menunjukkan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Konon, nilai kekayaan dari 40 ribu orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Data lain menyebutkan, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang.

            Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi, sebagian besar aset dan pendapat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Sementara mayoritas rakyat tidak punya aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Akhirnya, terjadilah fenomena: 1% warga negara makin makmur, sementara 99% warga negara hidup pas-pasan.

Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960)

Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejak orde baru hingga sekarang ini, proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian dari pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.

Ketimpangan ekonomi kian menganga. Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik. Mayoritas rakyat (75%) bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial.

G.Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahan orde lama,orde baru,dan reformasi

1.  PEMERINTAHAN ORDE LAMA

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak  tokok-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk.

Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Lama adalah :
a. peran dominan presiden
b. terbatasnya partai politik
c. berkembangnya pengaruh komunis
d. meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik.
- Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain:

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan   persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

-  Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk  mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

  b) Program Benteng (Kabinet Natsir)

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Orde Lama Sistem Ekonomi yang dipakai bersifat Sosialis.

Kelebihan : Adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya. Kemandirian Ekonomi.

Kelemahan : Kurang diminatinya Indonesia sebagai tempat investasi asing. Terhentinya dana asing.

Penyatuan semua mata uang dan di terbitkan mata uang baru, Pengguntiang uang Gunting Syafruddin

Berakhirnya Orde Lama

setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol,yaitu:

-          adanya konsep difungsi ABRI

-          pengutamaan golonga karya

-           manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif

-          sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikanpejabat

-          kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang [flating mass]

                  karal kehidupan pers
konsep diafungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam kewajiban jikalau militer berpatisipasi dan bidang politik penerapan konjungsi ini menurut pennafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.

2. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Orde Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

Orde Baru

Kelebihan : Investor asing mulai mau menanamkan modal di indonesia Indonesia lebih berkembang dalam hubungan Bilateral dan Multilateral.

Kekurangan : Pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada utang luar negeri sabagai sokoguru. Bertambahnya kesenjangan sosial, karena pebedaan pendapatannya yang tidak merata antara kaya dan miskin. Sistem Ekonomi pada masa ini lebih ke kapitalistik, dimana Indonesia mulai terbuka dengan dunia Internasional.

Dari masa ini munculah budaya KKN yang hingga kini makin meluas, dan juga masa krisis multidimensi yang di mulai dari devaluasi nilai bath Thailand dan peso philiphina yang merambat hingga negara asia termsuk Indonesia Penyelesaian utang Luar negeri Gerakan reformasi 1998

Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996     telah mencapai lebih dari AS$1.000

* Sukses transmigrasi

* Sukses KB

* Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

* Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

* Pembangunan Indonesia yang tidak merata

* Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

* Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

* Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan

3.  PEMERINTAHAN REFORMASI

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. masa depan Reformasi

b. Masa depan ABRI.

c. Masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

d. Masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya.

e. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

Ciri-ciri utama pemerintahan demokrasi pada masa reformasi, yaitu :
a. adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat.
b. adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan main politik menyangkut pengambilan keputusan dan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya.
c. adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan politik negara.
d. adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik.

 Krisis Ekonomi yang dialami pada saat reformasi.

Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 merupakan sebuah efek domino dari krisis ekonomi Asia yang melanda berbagai negara, seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Disebabkan oleh adanya fundamen ekonomi yang lemah, Indonesia mengalami kesulitan dalam menata ulang kembali perekonomiannya untuk keluar dari krisis.

Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnansi sejak tahun 1990-an. Saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi dan politik dunia. Barang-barang produksi Indonesia menjadi tidak berdaya saing apabila dibandingkan dengan barang luar negri yang secara bebas memasuki pasaran Indonesia. Berdasarkan batasan-batasan yang telah dicanangkan oleh bank dunia, pembangunan ekonomi tergolong berhasil jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dunia. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan investasi dibidang pendidikan, yang ditandai dengan peningkatan sumber daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang ada di tataran pemerintahan, dan adanya stabilitas dan kredibilitas politik.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh bank dunia itu semacam acuan bagian negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi, khususnya negara penerima bantuan luar negri seperti Indonesia. Akan tetapi, pada krisis 1997, kondisi ekonomi Indonesia tidak merepresentasikan satupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh bank dunia tersebut. Hal yang terjadi di Indonesia justru adanya krisis moneter yang ditandai dengan rendahnya mutu sumber daya manusia, tingginya tingkat produksi di instansi-instansi pemerintah, dan kondisi instabilitas politik. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai 0% tahun 1998.

Kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak ditanggapi oleh presiden Soeharto dengan membuat perbaikan dalam hal kebijakan ekonomi, tetapi justru dengan meminta bantuan dana Monitari Fund (IMF). Pada 15 januari 1988, presiden Soeharto menandatangani 50 butir letter of intent dengan dilaksanakannya oleh direktur IMF Asia, Michael Camdessus, sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar negri tersebut.

Dengan merujuk pada batasan tingkat keberasilan ekonomi suatu bangsa yang dikeluarkan oleh bank dunia, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 1997/1998 telah mengalami kehancuran. Dalam hal investasi dan peningkatan modal, Indonesia mengalami kemunduran yang tajam. Pada investor luar negri beramai-ramai memindahkan modalnya kenegara lain karena tidak adanya stabilitas dan kredibilitas politik dalam negri. Angka ekspor-impor Indonesia menurun drastis karena sektor usaha tidak dipercaya oleh perbankan Indonesia. Tingginya tingkat korupsi ditataran sektor ekonomi dan pemerintahan dan munculnya kasus kredit macet yang melanda bank-bank utama di Indonesia mengakibatkan pembayaran letter of credit (L/C) dari sektor-sektor usaha Indonesia tidak diterima diluar negri. Penanggahan krisis ekonomi Indonesia di tahun 1997/1998 berujung pada munculnya krisis multidimensi, baik itu politik dan sosial, maupun krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Orde Reformasi

Kelebihan : Persaingan usaha yang terbuka(bebas) Kerjasama dengan luar negeri makin terbuka.

Kelemahan : Maraknya kenaikan harga pokok, karena faktor kesepakatan Multilateral dan kondisi pasar dunia. Adanya kesejangan kelas sosial di masyarakat. Adanya pemupukan modal dan akumulasi di masyarakat. Sistem Ekonomi yang dipakai adalah kerakyatan pancasila tapi lebih condong ke arah Kapitalistik,dengan ideologi liberalisme.

Permasalahan yang timbul pada sistem ekonomi di era reformasi adalah perdagangan bebas negara Asean dan China (ACFTA) Dari sini timbul persaingan yang tidak sama kuat antara pengusaha indonesia dengan pengusaha dari Luar yang notabene merupakan para industri besar. 

  DAFTAR PUSTAKA

http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/09/monopoli-perdagangan-voc-di-indonesia.html

http://tutuwawang.blogspot.com/2014/06/pengaruh-kolonialisme-portugis-di.html

http://www.materisma.com/2014/01/sejarah-pelaksanaan-sistem-tanam-paksa.html

http://www.berdikarionline.com/editorial/20130118/cita-cita-perekonomian.html

http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/sistem-ekonomi-kapitalismeliberalisme.html

http://memey7894.blogspot.com/2014/02/perekonomian-indonesia-pada-masa.html